FRAKSIPKSKOTABEKASI – “Semua pihak berperan penting dalam meraih perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini, mulai dari Sekretaris Daerah, Asda, BPK, hingga Inspektorat. Tidak ada yang boleh mengklaim ini sebagai keberhasilan sepihak,” ujar Sardi pada Selasa (27/05/2025) seperti dikutip dari Prakata.com.
Terkait hal tersebut Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, meminta semua pihak untuk tidak saling klaim perihal keberhasilan perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa barat pada tahun 2024.
Hal ini menurutnya merupakan pencapaian atau hasil kerja bersama seluruh stake holder dan komponen pemerintah daerah.
Dalam hal ini Sardi juga menekankan bahwa Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad juga memiliki jasa dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sementara Wali Kota Bekasi Tri Adhianto adalah pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran pemerintah saat ini.
“Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Saya berharap kolaborasi ini terus berlanjut untuk mempertahankan kualitas tata kelola keuangan Kota Bekasi di masa mendatang,” ujarnya.
“Dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel memang harus ada sinergi antarlembaga baik BPK, Pemda, dan juga DPRD,” kata Sardi.
Sardi juga mengatakan bahwa BPK berperan melakukan pemeriksaan dan penyajian laporan, memberi solusi atas permasalahan dan mitra dalam peningkatan kinerja dan kepatuhan. Sementara Pemkot Bekasi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan DPRD melakukan pengawasan terhadap APBD.
Dengan raihan opini WTP ini, Pemerintah Kota Bekasi diharapkan memberi apresiasi kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bekerja profesional selama ini.
“Kalau bisa TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) jangan dikurangi, justru ditambahkan sebagai rewards untuk mereka,” imbuh Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
