FRAKSIPKSKOTABEKASI – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mendukung peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di kota Bekasi pada realisasi anggaran tahun 2025.
Bang Jampang begitu panggilan akrabnya, pihaknya menyampaikan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di pembahasan Badan Anggaran. LHP BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar 579 juta ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
Hasil temuan BPK inilah yang menjadi dasar evaluasi serta optimalisasi perencanaan serta pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi. Selaras dengan program Monitoring Center For Prevention (MCP KPK) dari KPK terhadap realisasi penyerapan anggaran APBD.
Latu menyampaikan, kalau memang saat ini penyerapan anggaran terkait infrastruktur harus dilakukan dengan proses lelang terbuka, maka saya selaku ketua komisi II mendukung penuh langkah pemerintah kota Bekasi agar hasil kualitas dari pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Bekasi jadi lebih baik lagi.
“Seperti kita ketahui bersama setiap tahun selalu ada temuan terkait kualitas dan komplain dari masyarakat terkait pekerjaan yang dilakukan okeh Pemkot, diharapkan dengan perbaikan dari proses ini akan lebih baik lagi kualitas pekerjaan dan mengurangi komplain dari masyarakat,” ujarnya pada Sabtu (27/06/2025).
“Dengan proses baru ini kita semua bisa mengawal serta mengawasi bagaimana penyerapan anggaran terkait infrastruktur berjalan dengan seharusnya dan diharapkan di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi didapati temuan belanja yang tidak sesuai dari hasil LHP BPK sehingga Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian WTP ditahun yang akan datang,” pungkasnya. (Rdk)
