FPKSDPRDKOTABEKASI.ID – Anggota Dewan Dapil 1 yang meliputi Bekasi Timur dan Bekasi Selatan, Adhika Dirgantara gelar reses ke-3 di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan.
Agenda yang dilaksanakan pada Jum’at (7/11/2025) tersebut dihadiri oleh tokoh perempuan dari 26 RW di Pekayon dan didominasi oleh kader Posyandu.
Hal utama yang menjadi aspirasi dalam pertemuan tersebut adalah perihal keluhan yang selalu menjadi masalah bagi para kader Posyandu, yakni perihal anggaran operasional.
Keluhan yang disampaikan adalah perihal sangat kecilnya anggaran yang mereka dapatkan. Para kader menyampaikan bahwa dana yang diterima hanya sebesar satu juta rupiah per-bulan.
Dalam pelaksanaannya Posyandu membagi dua dana tersebut setengah dialokasikan sebagai biaya operasional dan separuhnya lagi untuk transportasi sepuluh kader, itu berarti dari Rp 500ribu setiap kader hanya mendapatkan Rp 50ribu.
Seperti dikutip dari laman Swara Bekasi, salah satu kader menyampaikan bahwa uang yang didapat sebesar Rp 50ribu hanya habis untuk makan siang saja, tak hanya itu bahkan kadang kurang untuk keperluan lainnya.
“Ibarat kata, kader yang kerja ngumpulin data sampai uang kehabisan. Yang disana cuma duduk, malah mungkin terima uang dari laporan yang kita buat. Gimana dah!’ ujarnya kesal.
Sekretaris DPD PKS merespon terkait dengan hal tersebut, Adhika Dirgantara mengakui bahwa apa yang dihadapi kader Posyandu memang pelik dan kompleks.
Secara kelembagaan Posyandu berada di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Namun yang paling banyak meminta laporan justru Dinas Kesehatan.
Adhika mendorong agar seharusnya Dinkes juga memberikan anggaran biaya operasional pada Posyandu yang lebih mencukupi. Menurutnya tidak bisa hanya meminta laporan tanpa mendukung dan memberikan support di lapangan.
“Kalau memang perhatian Pemkot Bekasi tetap masih kurang, Posyandu mogok saja beri laporan, nggak usah bikin laporan. Biar mereka tahu betapa pentingnya peran kader,” tandasnya.
Para kader Posyandu yang hadir berharap, agar Anggota Dewan akan membawa aspirasi mereka ke Pemerintah Kota Bekasi, agar support dan kesejahteraan mereka diperhatikan maksimal.
