FRAKSIPKSKOTABEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi-PKS Alimudin mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera membangun balai latihan kerja (BLK) yang representatif dan dikelola secara mandiri.
Hal ini disampaikan lantaran belum adanya fasilitas pelatihan kerja yang memadai di tengah tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif.
Alimudin yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi ini menilai pembangunan BLK merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk memasuki dunia kerja secara matang, namun hal ini lamban direspon oleh Pemkot Bekasi.
“Lambannya pembangunan BLK merupakan salah satu bentuk ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang,” ujarnya seperti dikutip dari Koran Nusantara.
Alimudin mengungkapkan bahwa memang sudah ada BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan yang berlokasi di Kota Bekasi. Namun menurutnya, kapasitasnya terbatas dan belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
“Saya mendesak agar Pemkot Bekasi tidak hanya membangun satu BLK terpusat, melainkan menyebarkan fasilitas pelatihan ke tingkat kecamatan,” imbuhnya.
Menurut Alimudin, pembangunan BLK harus mencakup aspek kelembagaan dan teknis yang serius. Bukan hanya gedung, tetapi juga pengadaan instruktur profesional, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan dunia industri (link and match), hingga kemitraan erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“Saya pikir Pemerintah Kota Bekasi untuk tidak lagi menunda-nunda kebijakan strategis ini. Investasi pada peningkatan kualitas manusia adalah bentuk pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. BLK bukan sekadar fasilitas pelatihan, tetapi pondasi dalam mencetak generasi unggul, mandiri, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya.
