FPKSDPRDKOTABEKASI.ID – Anggota DPRD Kota Bekasi Reses Dapil 3 yang meliputi Mustikajaya, Rawalumbu, dan Bantar Gebang, Alimudin melaksanakan agenda Reses 2 tahun 2026 di RT 006, RW 023, Perumahan Bumyagara, Mustikajaya.
Dihadiri oleh Ketua RW 023, Ketua DPRa PKS Mustikajaya, dan Ketua RW serta para Kader Posyandu dan PKK.
Alimudin dalam pembukaan resesnya menyampaikan bahwa terkait dengan pertumbuhan perilaku penyimpangan seksual LGBTQ merupakan hal yang harus benar-benar di awasi dan dilakukan pencegahan mulai dari dalam rumah setiap warga khususnya di Mustikajaya, terlebih di seluruh Kota Bekasi.
Alimudin mendorong agar Pemkot Bekasi melalukan langkah preventif untuk menekan perilaku penyimpangan tersebut dengan tegas dan cepat.
Selain itu pihaknya juga menyampaikan permasalahan perihal PSEL terkait dengan penyelesaian permasalahan sampah yang berdampak sampai ke Mustikajaya.
“Banjir yang membawa sampah dan air lindi disebabkan sampah dari TSPT akan segera mendapatkan solusinya, insyaAllah melalui PSEL yang digagas oleh Pemerintah Pusat yakni Danantara hal tersebut akan menjadi proyek hijau untuk menyelesaikan permasalahan sampah,” ujarnya.
“Berikutnya terkait dengan penyelesaian masalah pembangunan di RW 023, alhamdulillah dulu saya masuk kesini susaaah sekali, tapi alhamdulillah setelah melalui berbagai hal akhirnya bisa tembus ke sini. Saat ini alhamdulillah setelah berkolaborasi dengan Bu RW 023 pembangunan banyak dilakukan, salah satunya Kantor RW 023 yang kita pakai untuk Reses ke-2 ini adalah advokasi dari PKS, alhamdulillah,” bebernya.
Selain hal tersebut ada juga pembahasan dan aspirasi terkait SPMB dan BPJS, banyak yang mengeluhkan permasalahan tersebut.
“Jika ada yang mengalami masalah tersebut mohon disampaikan ya ibu-ibu,” ujarnya.
Saat sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang disampaikan oleh warga, mulai dari desil terkait bpjs, UKT dan beasiswa kuliah serta permasalahan drainase.
“Tadi kan bapak menyampaikan permasalahan terkait pengelolaan sampah dan PESL akan segera selesai ditangani, kalau memang sudah tidak digunakan semoga segera ditutup saja agar, banjir dan sebagainya agar tidak berdampak lagi,” ujar peserta di lokasi.
Terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut Alimudin menjawab, “Tadi ibu yang tidak paham ada dimana desil kita nanti saya kirimkan aplikasi tersebut boleh di cek disana nanti saya kirim ke Bu RW. Desil 1-2 kategori miskin sekali, lalu 3-5 kategori bantuan di pemerintah daerah, 6-7 pra sejahtera, 8-10 kaya raya, silahkan dicek ya bapak-ibu,” terang Alimudin.
“Terkait UKT mahasiswa, syaratnya harus minimal smester dua, dan dicairkan setiap satu tahun sekali, nilainya Rp5 juta setahun, tapi untuk tahun ini sudah tutup, insyaAllah tahun depan ya kita coba bantu share informasinya, dan pelaksanaanya,” terang Dewan PKS tersebut.
Lalu terkait dengan permasalahan air lindi dan sampah yang menyebabkan banjir, Alimudin menyampaikan bahwa proyek tersebut digarap oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan itu selesai dengan target dua tahun, sementara jembatan yang menjadi penghambat sampah dan tanggul pencegahan banjir Alimudin akan mencatatnya.
Terakhir permasalahan Posyandu, yang dikeluhkan oleh para kader terkait tidak adanya insentif, Alimudin menuturkan memang belum adanya anggaran yang mencukupi untuk mengcover hal tersebut.
“Menyesuaikan keuangan daerah, yang memang belum mencukupi, namun memang seperti yang kita ketahui bahwa Posyandu di seluruh Kota Bekasi telah mendapatkan anggaran pertahun sebesar Rp12 juta rupiah, namun memang untuk insentif sekali lagi harus menyesuaikan keuangan daerah, dan untuk saat ini baru dianggarkan untuk alat berupa pengadaan laptop untuk Posyandu di Kota Bekasi, namun tetap akan kami serap dan sampaikan aspirasi tersebut untuk kami perjuangkan,” pungkasnya. (Rdk)
