Soroti Capaian PAD Hanya 80 Persen, Alimudin Dorong Evaluasi dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Banggar DPRD Kota Bekasi

FRAKSIPKSKOTABEKASI – Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi laksanakan rapat terkait dengan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, pada Senin (23/6/2025).

Perihal capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya menyentuh angka 80 persen dari target yang telah ditetapkan, Alimudin menyoroti hal tersebut, hal ini menurutnya menjadi salah satu temuan penting dalam LHP BPK dan perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

“PAD merupakan ujung tombak pembangunan Kota Bekasi. Jika pendapatan tidak maksimal, tentu akan berdampak pada kualitas program pembangunan dan pelayanan publik. LHP ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian dan menyusun langkah strategis ke depan,” ujar Alimudin.

“Dari capaian PAD tahun 2024 yang hanya mencapai sekitar 80 persen, terdapat potensi pendapatan sekitar Rp1 triliun yang tidak tergali secara maksimal. Setelah ditelusuri, potensi tersebut sebagian besar berasal dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hingga kini masih tercatat sebagai piutang daerah,” tambahnya seperti dikutip dari Koran Nusantara.

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, antara lain agar melakukan verifikasi dan identifikasi langsung ke lapangan serta meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bekasi untuk optimalisasi pendapatan dari BPHTB.

Sementara untuk piutang PBB, DPRD mendorong agar dilakukan pengawasan intensif dalam pelaporan dan penatausahaan piutang, termasuk upaya penagihan secara aktif agar dapat masuk dalam kas daerah.

“Kami minta agar seluruh rekomendasi ini segera ditindaklanjuti. Pemkot Bekasi harus menyusun rencana aksi yang jelas agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi pada tahun mendatang,” tandasnya

Ia juga menyampaikan Rapat Banggar ini menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab demi kemajuan Kota Bekasi dan kesejahteraan warganya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *