FPKSDPRDKOTABEKASI.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary menghadiri agenda aksi damai terkait dengan refleksi satu tahun banjir Kali Bekasi 2025 yang diselenggarakan di Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih pada Minggu (15/02/2026).
Peringatan tersebut merupakan refleksi terkait dengan bencana yang dinilai terparah sepanjang sejarah, bahkan warga mengatakan kejadian tersebut melampaui perkiraan banjir besar pada tahun 2020 lalu.
Dalam sambutannya Latu menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya kejadian serupa ada alokasi anggaran sebesar Rp 4,7Triliun untuk penanganan banjir dari hulu hingga hilir sebagai Program Prioritas Nasional (PSN).
Latu menambahkan bahwa alokasi untuk Kota Bekasi sendiri, dilakukan pembangunan tanggul yang dijanjikan dari KP2C (Kali Bekasi) sampai Muaragembong, namun sampai saat ini realisasinya masih sangat minim.
Tak hanya itu Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi juga menyoroti perihal program normalisasi BBWSCC yang berlum terealisasi optimal, baru sekitar 700 meter tahap awal yang selesai.
“Wilayah Kemang 1 justru lebih dulu dibenahi, tak hanya itu area sempadan Sungai 7-14 meter yang seharusnya bebas bangunan, tetapi sampai saat ini masih banyak lahan bersertifikat, sehingga pembebasan lahan sulit dilakukan, sementara kalau ditarik ke Kota Bekasi sendiri, APBD tidak mencukupi untuk melakukan hal itu,” beber Latu.
“Saya juga masih melihat bahwa kelanjutan proyek multiyear tahap 2 masih belum jelas, terjadi saling lempar tanggungjawab antar pihak. Saya mendapatkan informasi terkait dengan adanya rencana alokasi dana Rp 3Triliun, namun sampai saat ini masih belum jelas, dan masih terjadi saling lempar tanggungjawab antar pihak,” tambahnya.
Latu menilaim bahwa harus adanya pengawalan anggaran, agar proyek tetap berjalan dan tidak adanya penundaan.
Pihaknya menyampaikan, usai masa reses, akan diagendakan pemanggilan terhadap, PUPR, BBWSCC dan pihak pusat serta pengajuan audiensi ke Komisi II DPRD untuk membahas realisasi dana tanggul.
“Izin proyek di Galaxy sebenarnya untuk kanal, bukan tanggul; konstruksi polisi tidur setinggi 1,5 meter dinilai memiliki blind spot yang berbahaya. Akan ada koordinasi lanjutan dengan BMSDA untuk itu, dan saya menilai harus ada toleransi dan win win solution antar pihak,” terangnya.
Latu menilai tanpa adanya percepatan penanganan, masyarakat di sekitar bibir Kali Bekasi akan terus terdampak setiap kali jika tinggi muka air (TMA) kembali naik.
Sementara keberlanjutan proyek tanggul Kali Bekasi terus dipengaruhi pergantian pemerintahan dan komitmen rezim berikutnya.
“Saya mendorong agar warga di PML membentuk kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan tokoh masyarakat dan elemen warga untuk mengawal proses keberlanjutan pembangunan tanggul Kali Bekasi,” usul Latu.
“Saya selaku Ketua Komisi II akan menantikan surat ajuan dari warga PML untuk membahas lebih lanjut terkait dengan solusi persoalan dan permasalahan banjir di sini,” pungkasnya. (Rdk)
