FPKSDPRDKOTABEKASI.ID – Ketua DPRD Kota Bekasi turun menerima aksi dari Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi, hal ini terkait dengan tiga tuntutan yang disampaikan di jalanan di depan Gedung DPRD Kota Bekasi.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi ditemani oleh berbagai anggota dewan dari berbagai Ketua Fraksi, pada Senin (15/6/2026).
Mahasiswa yang melakukan aksi, menyampaikan sebanyak 13 tuntutan terkait berbagai isu, mulai dari dwi fungsi TNI-POLRI, isu ketenagakerjaan dan pengangguran, kemiskinan, revitalisasi lahan, pengelolaan TPST Bantar Gebang, kenaikan pertamax, LGBT dan HIV, sampai perlindungan perempuan dan anak di Kota Bekasi.
Perihal tersebut Sardi Efendi menyampaikan bahwa DPRD Kota Bekasi pada dasarnya memiliki pemikiran yang sama dengan mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan warga.
“Pada dasarnya kami sepakat dengan apa yang disuarakan kawan-kawan dari Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi. Aspirasi ini adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan Kota Bekasi dan tentu harus dihargai. Namun, terhadap persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Kota Bekasi tidak memiliki ruang pengawasan maupun kewenangan untuk menindaklanjutinya secara langsung,” tegas Sardi di hadapan peserta aksi seperti dikutip dari Caraka News.
Sardi menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi tidak akan berhenti pada sekadar menerima aspirasi. Ia menegaskan seluruh tuntutan yang menjadi kewenangan daerah akan segera dibahas dan dikawal melalui alat kelengkapan dewan sesuai bidang masing-masing.
Menurut Sardi, persoalan pengangguran, minimnya kesempatan kerja, serta meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan bagi generasi muda Kota Bekasi merupakan isu yang harus mendapat perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan pengangguran tidak bisa dianggap sepele. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dicarikan solusi. DPRD akan mendorong pemerintah daerah agar program-program ketenagakerjaan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menindak lanjuti aspirasi dari mahasiswa pihaknya mempersilahkan jika setiap kelompok mahasiswa untuk melakukan diskusi secara lebih teknis dengan berbagai komisi terkait yang ada di DPRD Kota Bekasi agar penyelesaiannya dapat lebih konkret dan terukur.
“Kami akan menindaklanjuti dan mem-follow up seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan daerah. Untuk persoalan pemerintahan dapat didiskusikan bersama Komisi I, bidang pembangunan bersama Komisi II, ekonomi dan pendapatan daerah bersama Komisi III, sedangkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan dapat dibahas lebih lanjut bersama Komisi IV DPRD Kota Bekasi,” jelasnya.
Pada akhir aksi tersebut, ditutup dengan komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara mahasiswa dan DPRD Kota Bekasi.
Bagi Ketua Dewan yang dahulu juga merupakan aktivis, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan energi positif yang harus dijadikan bahan evaluasi dalam memperkuat fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bekasi.
“Mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah dan DPRD. Apa yang mereka sampaikan hari ini adalah bentuk kecintaan terhadap Kota Bekasi. Tugas kami adalah memastikan setiap aspirasi yang menjadi kewenangan daerah dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sardi.
