FPKSDPRDKOTABEKASI.ID — Realisasi pembangunan Polder Air Kempo di kawasan Pondokgede dinilai makin mendesak.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, M. Saifuddaulah, mengimbau pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan hambatan proyek ini agar risiko banjir yang membayangi warga sekitar dapat ditekan.
Hadirnya Polder Kempo dirancang sebagai solusi penanganan banjir yang kerap melanda tiga kelurahan di sekitar lokasi.
Namun, proyek infrastruktur penampungan air ini tertahan akibat kendala pembebasan lahan yang berdampak pada penyesuaian dan efisiensi anggaran.
Terkait hal tersebut Anggota Dewan Dapil 5 yang meliputi Pondok Gede dan Bekasi Barat tersebut menyampaikan bahwa penyelesaian hambatan lahan terkait sengketa pembebasan lahan membuat rencana penganggaran tertunda.
Untuk itu pihaknya mendorong agar pemerintah diminta menyelesaikan persoalan agar Polder Kempo kembali masuk dalam skala prioritas pembangunan.
Selain itu Saifuddaulah juga mendorong agar dilakukannya kajian teknis komprehensif, pembangunan tidak boleh sekedar mengejar tampilan fisik semata.
“Perlu dilakukan evaluasi komprehensif, apakah terkait daya tampung, tingkat kedalaman, hingga alur pembuangan air harus dihitung matang, agar polder berfungsi optimal,” ujarnya pada Jum’at (21/08/2026).
Selain itu politisi senior Partai Keadilan Sejahtera ini juga meminta agar melakukan evaluasi dan belajar dari proyek lama, menurutnya jika belajar dari efektivitas polder di kawasan KIP yang kurang maksimal menampung debit air yang tinggi, maka perencanaan Polder Kempo harus mampu meminimalisir kesalahan teknis serupa.
“Saya juga mendorong agar selain pembangunan polder, solusi lainnya adalah membangun biopori, dan sumur resapan, selain mengandalkan polder yang bernilai tinggi, pembuatan sumur resapan, dan lubang biopori secara massif menjadi sebuah alternatif yang baik untuk mendukung pengendalian banjir secara serentak,” bebernya.
Untuk itu Saifuddaulah yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi berharap, agar penanganan banjir di Kota Bekasi tidak lagi berfokus pada langkah reaktif saat bencana terjadi, melainkan melalui eksekusi infrastruktur terpadu yang memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. (Rdk)
