Bekas Galian Gas Negara Sisakan Lubang, Komisi II Gelar Rapat Kerja Dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA)

FRAKSIPKSKOTABEKASI.ID – Banyak keluhan mengenai lubang-lubang yang ditimbulkan pasca galian gas di jalan Hankam, Ujung Aspal, Pondok Gede, Kota Bekasi.

Terlebih dikala musim penghujan tiba seperti saat ini, maka jalan yang tidak dikembalikan bentuknya seperti semula tersebut akan sangat membahayakan masyarakat yang melaluinya.

Bacaan Lainnya

Jalan-jalan tersebut akan menimbulkan genangan dan tak terlihat kondisinya, sehingga banyak yang hampir terjerembab karenanya.

Saat rapat kerja Komisi II dengan Dinas BMSDA hal tersebut di atas akhirnya disampaikan, berdasar keluhan masyarakat oleh anggota legislatif Fraksi PKS Daradjat Kardono kepada Kadis BMSDA.

Daradjat menjelaskan, Hal seperti ini terjadi akibat pekerjaan penggalian yang telah dilakukan oleh pihak Gas Negara namun tidak diselesaikan kembali oleh mereka, akhirnya pekerjaan mereka selesai namun menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

“Pengerjaan yang terdapat lintas kewenangan antar pusat dan kota Bekasi harusnya berkoordinasi, sebuah pekerjaan pusat namun berada di wilayah kota Bekasi harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik oleh otoritas pemerintah kota.” tambah Daradjat.

Hal serupa juga terjadi pula sehubungan dengan proses pembangunan infrastruktur lainnya, semisal jalan tol, proyek LRT dan Kereta Api Cepat yang saat ini sdg berlangsung dan melalui wilayah kota Bekasi.

Ada banyak yang ditimbulkan dalam proses pengerjaannya, terlebih pada saat musim hujan ini banyak terjadi gangguan saluran air yang melintas /cross section di proyek tersebut yang kerap menimbulkan hambatan aliran air/sungai yang mengakibatkan banjir.

“Tidak ada alasan untuk saling menyalahkan antar instansi dan level otoritas yg berbeda, jika semangat khidmat melayani masyarakat, maka tindakan segera harus dilakukan dan dikoordinasikan dengan baik.” ujar Daradjat.

“Sudah seharusnya koordinasi dan komunikasi antar level otoritas mutlak dan wajib dilakukan, sehingga resiko dan dampak pembangunan dapat dilakukan tindakan mitigasi yang tepat sehingga dampaknya dapat direduksi dan tidak mengganggu kenyamanan warga kota Bekasi.” tutup Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Komisi II tersebut.

Pos terkait