FRAKSIPKSKOTABEKASI – Terjadinya polemik penyaluran Bantuan Sosial Upah (BSU) yang terkendala di kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara disinyalir lantaran sistem input data BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bekasi yang belum tersistem dengan baik.
Hal ini disampaikan Sardi Effendi, ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, menyikapi polemik BSU.
“BPJS di daerah lain bisa menambahkan input data kenapa BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bekasi tidak bisa,” Tanya Sardi.
Untuk itu Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan memanggil BPJS Ketenagakerjaan terkait hal tersebut.
Seharusnya jika proses input data sudah berjalan optimal maka hal tersebut tidak akan terjadi.
“Kepesertaan itu kan sudah lama, kenapa BSU tidak otomatis cair malah harus di input dulu baru cair,” Ujar Sardi.
Masih menurut Sardi hal terkait BSU ini hampir semua belum banyak yang bisa diterima oleh posyandu, PKK, Satlinmas, TKK dan RT-RW.
“Dan ini harus menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan menjelaskannya,” Sambungnya.
“BPJS ketenagakerjaan jangan lempar handuk terkait tidak meratanya pencairan BSU,” Pinta Ketua Komisi yang bergelar Doktor ini.
Sebelumnya, diberitakan di salah satu media disebutkan sebanyak 432 kader Posyandu di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, menuntut hak sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dua kali pencairan pada 2020, yang belum mereka terima. (Red)
Feature : “BPJS ketenagakerjaan jangan lempar handuk terkait tidak meratanya pencairan BSU,” Sardi Effendi, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi
