FPKSPRDKOTABEKASI.ID – Anggota Dewan Dapil Kota Bekasi 5 yang meliputi Bekasi Barat dan Pondok Gede, Fendaby Surya Putra dalam reses 2 tahun 2026 menyoroti perihal efektivitas program dana bantuan Rp100 juta untuk setiap RW.
Pihaknya mendorong agar program yang telah berjalan satu periode ini dapat memberikan dampak yang lebih nyata dan positif untuk warga ke depannya.
“Mungkin kalau misalnya kita melihat dari sisi RW, ada banyak proses administrasi yang agak menyulitkan sehingga serapannya juga agak kurang. Tetapi kita berharap dana ini bisa terserap karena sudah dianggarkan,” ujarnya seperti disampaikan pada Rabu (08/07/2026), di Jatisampurna, Bekasi Barat, seperti dikutip dari laman Prakata.
“Saya memberikan usulan agar kedepan program ini tidak sekedar mengejar target penyerapan anggaran, namun memiliki tema prioritas yang jelas untuk peningkatan kualitas di lingkungan, seperti fokus pada sektor infrastruktur, kebersihan, atau keamanan,” terangnya.
Ketua DPD PKS Kota Bekasi ini juga memberikan usul agar tema ditentukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga pengadaan barang atau berbagai hal lainnya dapat menyesuaikan kebutuhan yang mendesak di lingkungan masyarakat.
Selain itu Fendaby juga menyoroti kondisi keamanan Kota Patriot yang menurutnya masih sangat rawan tindak kriminal. Ia mendorong pemanfaatan dana RW untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kemanan dan kondusifitas lingkungan terutama di daerah yang terkenal rawan.
“Kita lihat keamanan kota Bekasi lagi kurang bagus. Banyak tauran, banyak begal. Ini harus jadi concern dan fokus kita bersama. Peran masyarakat untuk membantu keamanan harus kita tingkatkan, ini bisa didorong lewat dana-dana RW. Terutama di daerah-daerah yang rawan,” tegasnya.
Tak hanya itu pihaknya juga menyinggung program bank sampah yang sempat digaungkan. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana program tersebut memberikan dampak kebersihan yang nyata bagi lingkungan, bukan sekadar formalitas administrasi.
“Yang penting lingkungannya itu bersih. Mungkin bukan mesti harus bank sampah. Yang kita inginkan dari program ini tuh impact-nya itu apa. Kita pengen lihat impact yang bisa dirasakan. Ini yang harus dijawab oleh pemerintah dan juga RW,” pungkasnya.
Ia menambahkan, saat ini program tersebut tengah memasuki periode kedua, sehingga evaluasi dan penyempurnaan mekanisme tetap diperlukan agar pengawasan oleh DPRD dapat berjalan lebih efektif.
