FRAKSIPKSKOTABEKASI – Selasa (03/02) Komisi II DPRD Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi.
Rapat yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kota Bekasi tersebut membicarakan tiga hal penting terkait dengan PSU Fasos/Fasum, launching digitalisasi informasi layanan tata ruang dan rencana pembangunan lokasi pariwisata di tiap kecamatan di kota Bekasi.
Pada kesempatan tersebut Komisi II memberikan apresiasi di tahun 2020 atas pencapaian yang telah dilakukan Distaru.
“Kami dari komisi dua memberikan apresiasi kepada distaru khusunya pada Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, karena telah menarik aset-aset pemerintah kota yang belum diserahkan oleh para pengembang.” terang Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi tersebut.
“Apresiasi ini layak diberikan karena pada tahun 2020 lalu ada 1020 bidang lahan yang bisa ditarik sebagai aset Pemkot Bekasi.” tambah Syaifudin.
“Baik penarikan tersebut dilakukan dengan cara melalui BAST (Berita Acara Serah Terima) langsung oleh pengembang atau dengan cara pengambilalihan karena pengembangnya tidak diketahui berada dimana saat ini domisilinya.” jelas Syaifudin.
Karena diketahui pada tahun sebelumnya masih banyak asset yang belum bisa diambil oleh Pemkot Bekasi.
“Dengan agenda yang dilakukan ini harapannya kedepan para pengembang ini memahami betul aturan-aturan yang ada, agar mereka menyerahkan PSU atau Fasos/Fasum ini satu tahun sebelum selesai pengelolaannya.” ujar Syaifudin.
Selain itu disampaikan pula pada agenda tersebut bahwa Distaru telah melaunching sebuah web pelayanan di –www.sitaru.bekasikota.go.id– melalui website tersebut diberikan informasi tataruang secara detail di kota Bekasi.
“Dari informasi yang terdapat di website tersebut pembangunan lahan di kota Bekasi ini bisa diketahui mana yang dapat dibangun gedung bertingkat, atau hanya boleh sebagai lahan penghijauan.” ujar Legislator dapil Bekasi Utara ini.
“Selain itu juga kedepannya Distaru ini akan membangun destinasi-destinasi wisata baru di tiap kecamatan, sehingga bisa berkolaborasi dengan wirausaha yang berasal dari masyarakat sekitar.” tambah Syaifudin.
Sekretaris Komis II itu berharap dari destinasi wisata yang akan dibangun itu bisa memberikan challenge kesetiap kecamatan agar bisa membangun sesuatu yang memiliki ciri khas sesuai daerahnya.
“Komisi II akan terus mengawal agar hal tersebut agar terrealisasi dengan baik kedepannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan nantinya.” tutup Syaifudin.
