FPKSDPRDKOTABEKASI.ID – Sekretaris Fraksi-PKS DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi PKS terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan LP2APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (23/07/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kota Bekasi yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, menurut Fraksi PKS, opini tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menjadi prestasi administratif.
“Masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius, terutama realisasi PAD yang baru mencapai sekitar 85 persen, tindak lanjut temuan BPK, rendahnya penyerapan anggaran disejumlah OPD, serta pemanfaatan SiLPA yang harus lebih diarahkan pada program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Mohammad Kamil.
Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi agar memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mempercepat pelaksanaan program, serta menjadikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai bagian penting dalam evaluasi kinerja setiap kepala OPD.
Menurut Fraksi PKS, hasil pemeriksaan BPK dan evaluasi LP2APBD 2025 harus menjadi bahan perbaikan untuk penyusunan APBD tahun berikutnya sehingga anggaran daerah semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bekasi.
“Fraksi PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif agar pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” pungkas Muhammad Kamil. (Rdk)
