FPKSDPRDKOTABEKASI.ID – Komisi 2 DPRD Kota Bekasi memberikan respon keras perihal diluncurkannya program transportasi massal terbaru yakni Bus Trans Bekasi Keren (Beken).
Peringatan tersebut disampaikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, hal ini diberikan lantaran DPRD menilai Pelajaran pada era Bus Trans Patriot harus menjadi pelajaran yang keras.
Untuk itu legislator meminta agar Pemkot Bekasi tidak mengulangi Sejarah kelam manajemen transportasi publik yang telah terjadi sebelumnya.
Latu Har Hary selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi memiliki kekhawatiran terkait program tersebut. Rekam jejak pengelolaan transportasi umum di Kota Bekasi dinilainya memiliki catatan yang buruk.
Kasus Bus Trans Patriot yang merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan gagal dikelola dengan baik oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Harus ada kehati-hatian, karena pada pengalaman sebelumnya, pernah kita alami dalam mengelola transportasi umum Bus Trans Patriot. Dimana bus tersebut diberikan hibah oleh Kementerian Perhubungan, akan tetapi secara operasional bus tidak memiliki perencanaan yang baik, ujar Latu seperti dikutip dari Rakyat Bekasi.
Pihaknya menegaskan, bahwa kegagalan masa lalu tersebut berakibat pada operasional bus yang mangkrak lantaran tidak mampunya PT Mitra Patriot (PTMP) dalam melakukan optimalisasi.
Akibatnya bahkan berujung pada tumpukan utang operasional kepada pihak ketiga.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi dari Partai PKS ini meminta Dishub Kota Bekasi mematangkan kajian teknis, hal ini agar Bus Trans Beken maupun Biskita tidak alami Nasib sama seperti pengelolaan sebelumnya.
Berdasar data yang diterima oleh Komisi 2, Dishub Kota Bekasi meluncurkan Bus Trans Beken pada Selasa (10/02/2026). Bus sendiri akan melayani trayek dari Terminal Induk Kota Bekasi menuju Harapan Indah Kecamatan Medan Satria (PP).
Politisi PKS ini juga menyoroti terkait dengan penerapan skema Buy The Service (BTS) pada Bus Trans Beken dan Biskita Trans Bekasi Patriot yang dinilai memiliki dua sisi mata uang. Pada satu sisi Pemerintah mendapatkan keuntungan dari retribusi, namun di lain sisi pemerintah juga harus menyediakan subsidi.
Latu mengatakan bahwa skema ini menuntut alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang presisi untuk menopang keberlanjutan operasional.
“Sembari pada tahapan ke depannya melalui skema BTS itu pasti ada subsidi yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi nantinya melalui APBD. Untuk beberapa alokasi yang nantinya akan dialokasikan untuk bisa menopang operasional Trans Beken ini atau Biskita ini berjalan,” tutupnya.
