FPKSDPRDKOTABEKASI.ID – Rencana Pemerintah Kota Bekasi menggelar acara hiburan akbar bertajuk “Pesona Nusantara Bekasi Keren” pada Minggu (07/12/2025), memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali DPRD Kota Bekasi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary mempertanyakan rencana Pemerintah Kota Bekasi yang berencana tetap melanjutkan acara hiburan akbar tersebut di tengah suasana duka nasional akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra. Ia mempertanyakan sensitivitas Pemerintah Kota Bekasi.
Sejak akhir November, bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menimbulkan kerusakan masif. Data per 03 Desember 2025 mencatat lebih dari 753 jiwa meninggal, ratusan hilang, ribuan terluka, serta lebih dari tiga juta warga terdampak dan mengungsi angka yang menjadikannya salah satu tragedi terbesar tahun ini.
Di tengah kondisi tersebut, rencana Pemkot Bekasi untuk tetap menggelar pesta hiburan dianggap tidak etis, tidak tepat waktu, menciderai rasa kemanusiaan. Latu yang juga anggota Fraksi PKS mengecam keras rencana tersebut dan mendesak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto segera membatalkannya.
“Rencana pesona Nusantara Bekasi Keren ini harus dibatalkan! Saudara-saudara kita di Sumatra sedang berduka, kehilangan keluarga dan rumah dan harta benda lainnya , ini sudah menjadi bencana nasional , disaat masyarakat Indonesia dan juga pemerintah pusat dan daerah lainnya fokus memberikan bantuan terhadap musibah ini, Kota Bekasi seakan berani tampil beda dengan mengadakan acara pesta pora, dimana empati kita?” ujarnya.
“Alangkah baiknya agar acara tersebut dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya. Anggaran Pestapora bisa dialihkan sepenuhnya untuk bantuan kemanusiaan di Sumatra,” imbuhnya.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya lebih bermanfaat tetapi juga menunjukkan solidaritas pemerintah daerah terhadap saudara kita yang mendapatkan musibah. Latu menilai kebijakan tetap melanjutkan acara hiburan hanya akan merusak citra Pemkot Bekasi dan memperlihatkan minimnya rasa kemanusiaan serta empati kita.
“Desakan penetapan status bencana nasional menguat, berbagai lembaga bantuan hukum se-Sumatra juga mendesak agar pemerintah pusat menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, menunjukkan betapa beratnya dampak dan skala kerusakan yang terjadi. Dengan tekanan publik yang semakin kuat, masyarakat kini menunggu langkah bijak dari Pemkot Bekasi apakah memilih tetap -berpesta- atau menunjukkan empati dengan membatalkan acara dan mengalihkan fokus kepada kemanusiaan?” pungkasnya. (Rdk)
