FPKSDPRDKOTABEKASI.ID – Terkait dengan pengambilan kebijakan work form home (WFH) yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 50% aparatur sipil Negara (ASN).
Perihal tersebut anggota dewan dari Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Ii Marlina menyampaikan bahwa WFH bukanlah sebuah masalah.
“WFH boleh saja, jika memang tuntutannya harus seperti itu, yang jadi tuntutannya bukan WFH atau tidak, tapi tingkat kedisiplinan ASN, sistem pengawasan, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
“Jangan sampai ASN malah tidak bekerja dengan serius saat WFH,” imbuh Ii Marlina.
Pihaknya juga mendorong terkait dengan pengawasan yang ketat, diperlukan pula sistem monitoring (dashboard kinerja) dan berbagai hal lainnya untuk memastikan tingkat pelayanan dan kualitas tetap berjalan maksimal.
“Tentu hal ini harus diawasi dengan ketat, jangan sampai alasan produktivitas turun lantaran WFH, tentu pelayanan akan terdampak,” tegas Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi tersebut.
“Saya juga mendorong agar adanya key performance indicator (KPI) yang jelas, lalu adanya, monitoring kerja kerja real-time, dan layanan publik yang juga tetap responsif,” tambahnya.
Setelah semuanya dilakukan pihaknya mendorong agar dilakukan evaluasi rutin, mulai dari pengecekan BBM apakah benar-benar turun atau bagaimana kondisinya, lalu terkait pelayanan atau produktivitasnya melambat atau berjalan maksimal.
Di sisi lain Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary mengatakan, “Jika WFH ditiadakan harus didorong agar kebijakannya diarahkan untuk menggunakan kendaraan umum atau beralih kepada kendaraan ramah lingkungan seperti bike to work.”.
“Kalau WFH dilakukan juga, tidak ada jaminan juga dia tidak melakukan mobilisasi atau stay di rumah saja, dalam hal ini tidak ada kondisi yang mendukung untuk itu, dulu bolehlah WFH, karena memang kondisinya mendukung, adanya permasalahan kesehatan seperti Covid 19 dan mendorong kebijakan PSBB, sementara sekarang kan tidak,” bebernya.
“Sekarang kan tidak, kalau ini serius dilakukan, maka budaya kerja, transportasi kita bias seperti Belanda, seperti budaya bersepeda dalam transportasi. Kondisi ini kalau di dorong dengan kebijakan efesiensi agar ASN menggunakan transportasi umum, maka ini akan menjadi bahan evaluasi dan juga upaya modernisasi angkutan umum yang ada di Kota Bekasi agar lebih baik lagi, sehingga masyarakat nyaman dalam menggunakan transportasi umum yang lebih modern dan terintegrasi kedepannya,” pungkasnya. (Rdk)
