FPKSDPRDKOTABEKASI.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary turut prihatin terhadap musibah dan kondisi banjir yang sudah beberapa hari ini melanda Kota Bekasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi anomali curah hujan ekstrim yang meliputi beberapa wilayah yang ada di Indonesia.
Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2026. Sejumlah wilayah di Kota Bekasi terendam banjir dengan ketinggian bervariasi setelah diguyur hujan deras sejak pagi hingga malam hari pada Kamis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat, hingga pukul 21.00 WIB genangan air terjadi di berbagai kecamatan, dengan ketinggian mulai dari 5 sentimeter hingga mencapai 150 sentimeter.
Latu mengatakan, bahwa banjir di Kota Bekasi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah banjir yang disebabkan air kiriman dari hulu sungai Cileungsi dan Cikeas, dan yang kedua adalah banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi (ekstrim) seperti yang terjadi pada saat ini.
Untuk kondisi banjir yang terjadi saat ini, Ketua Komisi II DPRD, Latu menilai hal ini karena buruknya drainase yang ada di kota Bekasi.
Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Kota Bekasi tidak diimbangi oleh pembangunan drainase yang memadai. Baik itu pembangunan drainase di tingkat lingkungan pemukiman maupun drainase yang ada di sepanjang jalan utama, semuanya menurutnya masih jauh dari kata ideal.
“Kita punya perda terkait drainase yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase, yang mengatur segala aspek mulai dari perencanaan, pemeliharaan, hingga sanksi bagi pelanggar, bertujuan menciptakan lingkungan bebas genangan dan sehat,” bebernya.
“Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, pembangunan drainase yang mengacu kepada Perda ini belum sepenuhnya menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Bekasi, karena melihat kenyataan sampai hari ini, Kota Bekasi masih belum terbebas dari banjir,” tandasnya.
Ketua Komisi II menekankan, agar arah pembangunan Kota Bekasi lebih berfokus kepada penanggulangan masalah banjir, ini menjadi PR besar yang harus diselesaikan.
“Kita memang butuh pembangunan mempersolek Kota Bekasi dengan pembangunan taman dan juga destinasi wisata (Wisata Air) yang terbaru. Tapi jangan lupa, masalah dasar kita ada pada penanggulangan banjir yang menjadi momok bagi masyarakat Kota Bekasi yang meninggalkan trauma secara psikologis belum lagi kerugian material dan immaterial yang jumlahnya tidak sedikit,” ungkap Latu.
Oleh karenanya, Latu mendesak Pemerintah Kota Bekasi agar prioritas pembangunannya lebih ditekankan untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir, baik melalui perbaikan drainasenya, pembuatan polder air atau perencanaan lainnya yang mendukung agar masalah banjir bisa diselesaikan.
Pihaknya berharap, pada akhir masa Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi nantinya masalah banjir sudah dapat teratasi dan tertangani dengan baik, dan itu menjadi harapan kita bersama. (Rdk)
